Apa fungsi dan bagaimana cara kerja(nya)?
Mencermati pemberitaan yang melanda pejabat publik di negara ini menimbulkan teori-teori konspirasi, yang tentunya belum tentu benar. Walaupun demikian, patutlah untuk disimak agar musibah yang menimpa saudara sebangsa bisa dijadikan pelajaran bagi anak bangsa agar menjadi lebih baik dalam menjalani amanah berbangsa dan bernegara.
Continue reading ‘MODUS “DUGAAN KORUPSI” UNTUK MELENGSERKAN PEJABAT PUBLIK’
Sebelum membahas apakah remisi perlu bagi para narapidana, maka terlebih dahulu harus ada kesamaan pemahaman antara pemenjaraan dengan pemasyarakatan (lapas) yang selama ini berlaku di ranah Hukum Nasional Indonesia.
Bagi negara Indonesia yang beridiologi Pancasila, fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memberikan penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan, yang dikenal dengan nama sistem pemasyarakatan sejak tahun 1964.
Pemidanaan yang berjalan di Indonesia bukan lagi pemidanaan yang bertujuan untuk balas dendam, tetapi sudah sebagai upaya menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, sebagaimana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Apakah perlu adanya izin pemeriksaan terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi?
Untuk menjawab pertanyaan terlebih akan muncul pertanyaan-pertanyaan hukum berupa:
1. Bagaimana kedudukan hukum setiap warga negara Indonesia di hadapan hukum?
2. Siapa-siapa yang dimaksud dengan pejabat negara?
3. Perlakuan istimewa seperti apa yang harus ada pada pejabat negara yang diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi?
Bahwa sebagaimana pada kontrak sosial rakyat Indonesia
Bagi sebagian besar rakyat mengetahui bahwa antara pencuri dan koruptor adalah sama-sama mengambil sesuatu yang bukan haknya dan tanpa ijin si pemiliknya.
Tetapi apakah rakyat Indonesia mengetahui perbedaan yang terkandung dalam norma-norma (kaidah) yang melarang perbuatan mencuri dan korupsi.
Untuk pencurian terdapat pengaturannya pada KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA yang diberlakukan oleh Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang tanggal 26 Pebruari tahun 1946 Nr. 1, yakni memberlakukan peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.
Adapun judul asli dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diambil dari "Weboek van Strafrecht Nederlandsch-Indie yang dirubah menjadi "Wetboek van Strafrecht"
Pos - RSS