Dengan Berbagi Pengetahuan Menuju Peradaban Masyarakat Cerdas

Membaca Kembali Arsitektur Pemeriksaan Saksi dalam Pasal 214 KUHAP Baru

Salah satu perubahan yang menarik dalam hukum acara pidana Indonesia adalah bagaimana UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara lebih terstruktur mengenai siapa yang mengajukan pertanyaan dalam pemeriksaan Saksi dan Ahli di persidangan. Undang-undang tersebut telah menggantikan UU No. 8 Tahun 1981 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. [peraturan.bpk.go.id]

Persoalan praktis kemudian muncul:

Apakah Terdakwa masih dapat secara langsung mengajukan pertanyaan kepada Saksi di persidangan?

Jika Pasal 214 dibaca secara tekstual dan sistematis, jawabannya mengarah pada satu kesimpulan penting:

Pasal 214 tidak menempatkan Terdakwa sebagai subjek yang secara mandiri mengajukan pertanyaan kepada Saksi.

Di sinilah keberatan Advokat menjadi relevan.

Siapa yang Berhak Bertanya?

Pasal 214 membentuk urutan pemeriksaan yang cukup jelas. Terhadap Saksi atau Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum, Penuntut Umum bertanya terlebih dahulu, kemudian Advokat dapat mengajukan pertanyaan, dan Penuntut Umum memperoleh kesempatan mengajukan pertanyaan kembali untuk memperjelas jawaban yang diberikan kepada Advokat. [pasal.id]

Sebaliknya, terhadap Saksi atau Ahli yang dihadirkan Advokat, Advokat mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Setelah itu Penuntut Umum dapat bertanya, kemudian Advokat dapat kembali mengajukan pertanyaan untuk memperjelas jawaban yang diberikan kepada Penuntut Umum. [pasal.id]

Menariknya, Pasal 214 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) juga menyebut Terdakwa sebagai pihak yang diberi pertanyaan, bukan sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan. [pasal.id]

Inilah perbedaan yang tidak boleh dianggap sekadar pilihan kata.

Terdakwa Adalah Subjek yang Diperiksa, Bukan Pemeriksa Saksi

Struktur Pasal 214 memperlihatkan diferensiasi peran yang tegas.

Penuntut Umum dan Advokat mengajukan pertanyaan.

Saksi, Ahli, dan Terdakwa memberikan jawaban atau keterangan.

Sedangkan Hakim memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan klarifikasi dan meminta kepada Saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. [pasal.id]

Dengan konstruksi demikian, terdapat alasan tekstual yang kuat untuk membedakan antara hak Terdakwa untuk melakukan pembelaan dan hak untuk secara pribadi melakukan pemeriksaan silang terhadap Saksi.

Keduanya tidak identik.

Hak untuk membela diri tidak dengan sendirinya berarti bahwa setiap instrumen pemeriksaan persidangan harus dilakukan sendiri oleh Terdakwa.

Justru Pasal 214 tampak membangun mekanisme representasi pembelaan dalam pemeriksaan saksi: pertanyaan dari sisi pembelaan diajukan melalui Advokat.

Hal tersebut konsisten dengan arah pembaruan KUHAP yang, berdasarkan abstrak resmi undang-undangnya, antara lain ditujukan untuk melakukan penguatan peran advokat. [peraturan.bpk.go.id]

Lalu, Bagaimana Jika Terdakwa Ingin Menanyakan Sesuatu?

Di sinilah perlu dibedakan antara substansi pertanyaan dan siapa yang menyampaikan pertanyaan.

Apabila Terdakwa didampingi Advokat dan terdapat fakta tertentu dari keterangan Saksi yang menurut Terdakwa perlu dikonfrontasi, diuji, atau diperjelas, kepentingan pembelaan tersebut tidak serta-merta hilang hanya karena pertanyaan tidak disampaikan langsung oleh Terdakwa.

Pertanyaan tersebut dapat disalurkan melalui Advokat untuk diajukan kepada Saksi.

Dengan konstruksi demikian, hak pembelaan tetap terlindungi, tetapi tata tertib dan pembagian peran dalam pemeriksaan persidangan tetap mengikuti desain Pasal 214.

Ini juga selaras dengan penguatan posisi Advokat dalam KUHAP baru. Pemberitaan mengenai ketentuan tersebut mencatat bahwa hak Advokat mencakup menghadiri sidang dan mengajukan pembelaan terhadap Terdakwa serta meminta keterangan Saksi dan Ahli dalam sidang pengadilan. [hukumonline.com]

“Keberatan, Yang Mulia. Pertanyaan Agar Diajukan Melalui Advokat.”

Dengan kerangka tersebut, apabila seorang Terdakwa yang telah didampingi Advokat hendak langsung melakukan tanya jawab dengan Saksi, keberatan secara hukum dapat dirumuskan, misalnya:

“Keberatan, Yang Mulia. Berdasarkan tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 214 KUHAP, pihak yang diberikan kewenangan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi adalah Penuntut Umum dan Advokat, sedangkan Terdakwa ditempatkan sebagai pihak yang dapat dimintai keterangan atau menjawab pertanyaan. Oleh karena Terdakwa telah didampingi Advokat, apabila terdapat hal yang hendak diklarifikasi dari keterangan Saksi, mohon pertanyaan tersebut disampaikan melalui Advokat.”

Namun, terdapat satu kehati-hatian penting.

Pasal 214 ayat (7) secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Hakim ketua sidang untuk menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Advokat apabila pertanyaan tersebut dinilai tidak relevan dengan perkara, dengan kewajiban menyebutkan alasan mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan. Sementara itu, ayat (8) memberi Hakim kewenangan mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi, dan ayat (9) memungkinkan Hakim meminta kepada Saksi keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. [pasal.id]

Dengan demikian, pengendalian pemeriksaan tetap berada pada Hakim ketua sidang.

Bukan Membatasi Hak Terdakwa, tetapi Mengatur Cara Hak Itu Dilaksanakan

Poin ini sangat penting.

Pernyataan“Terdakwa tidak boleh bertanya kepada Saksi” sebaiknya tidak dibaca sebagai penghapusan hak pembelaan Terdakwa.

Formulasi yang lebih presisi secara yuridis adalah:

Pasal 214 tidak memberikan kewenangan eksplisit kepada Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Saksi. Dalam konstruksi pasal tersebut, pemeriksaan Saksi dari pihak pembelaan dilakukan melalui Advokat, sementara Hakim tetap memegang kewenangan untuk melakukan klarifikasi dan menggali keterangan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran. [pasal.id]

Perbedaannya fundamental.

Yang dibatasi bukan hak Terdakwa untuk memperoleh pembelaan atas keterangan Saksi, melainkan terdapat pengaturan mengenai subjek yang menjalankan fungsi bertanya dalam pemeriksaan persidangan.

Penutup: Ruang Sidang Memiliki Arsitektur Peran

Persidangan pidana bukanlah percakapan bebas antara Terdakwa dan Saksi.

Pasal 214 KUHAP baru membangun arsitektur pemeriksaan: Penuntut Umum memeriksa Saksi yang diajukannya, Advokat memperoleh kesempatan bertanya; terhadap Saksi yang diajukan pihak pembelaan, Advokat bertanya terlebih dahulu dan Penuntut Umum memperoleh kesempatan berikutnya. Hakim berada pada posisi mengendalikan relevansi pertanyaan sekaligus melakukan klarifikasi untuk kepentingan pencarian kebenaran. [pasal.id]

Karena itu, ketika Terdakwa yang telah didampingi Advokat hendak bertanya sendiri kepada Saksi, kalimat“Keberatan, Yang Mulia” bukan semata persoalan formalitas persidangan.

Ia dapat merupakan konsekuensi dari pembagian fungsi yang dibangun oleh Pasal 214.

Terdakwa tetap berhak membela diri. Terdakwa tetap berkepentingan menguji keterangan yang memberatkannya. Namun, menurut konstruksi Pasal 214, pengajuan pertanyaan kepada Saksi dari sisi pembelaan ditempatkan pada Advokat, bukan secara eksplisit pada Terdakwa pribadi. [pasal.id], [hukumonline.com]

***Tulisan ini disusun dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah ditinjau serta disunting oleh penulis.

Berita Acara Sidang yang baik bukanlah yang paling panjang. Yang terpenting ialah apakah Berita Acara Sidang telah mencatat kejadian dan keterangan yang penting bagi pemeriksaan perkara.

Kita mungkin terbiasa dengan Berita Acara Sidang (BAS) yang panjang. Pertanyaan dicatat, jawaban dicatat, kemudian pertanyaan berikutnya dan jawaban berikutnya. Semakin banyak saksi dan semakin panjang pemeriksaan, semakin bertambah pula halaman BAS.

Lalu muncul pertanyaan sederhana:

Apakah setiap keterangan di persidangan memang harus dituangkan kembali secara panjang lebar?

Pasal 256 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan perspektif yang menarik.

Ketentuan tersebut pada pokoknya menentukan bahwa BAS memuat hal yang penting dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan Ahli. Bahkan, apabila Hakim ketua sidang menyatakan cukup menunjuk keterangan dalam berita acara pemeriksaan, hal tersebut dapat dilakukan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara keterangan yang satu dengan yang lain.

Di sinilah letak perubahan cara pandangnya.

Tidak Selalu Harus Mengulang Seluruh Keterangan

Bayangkan seorang saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan. Di persidangan, sebagian besar keterangannya ternyata tetap sama.

Apakah seluruh keterangan tersebut harus diketik kembali dari awal sampai akhir?

Pasal 256 ayat (2) membuka kemungkinan bahwa Hakim ketua sidang menyatakan cukup menunjuk keterangan dalam berita acara pemeriksaan, dengan tetap mencatat perbedaan yang terdapat antara keterangan yang satu dengan yang lain. [pasal.id]

Dengan demikian, titik berat pencatatan tidak semata-mata terletak pada pengulangan seluruh perkataan, tetapi pada hal-hal penting dan perbedaan keterangan yang muncul dalam pemeriksaan di persidangan.

Ini penting.

Sebab fungsi BAS jangan sampai bergeser menjadi sekadar pekerjaan menyalin sebanyak mungkin perkataan yang terdengar di ruang sidang.

Yang Penting Bukan Banyaknya Halaman

Pasal 256 ayat (1) menghendaki Panitera membuat BAS yang memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan. Sementara ayat (2) secara khusus menggunakan rumusan“hal yang penting” dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan Ahli.

Karena itu, ukuran kualitas BAS semestinya tidak diletakkan pada ketebalannya.

BAS tiga halaman belum tentu kurang lengkap.

BAS tiga puluh halaman juga belum tentu lebih baik.

Pertanyaan sesungguhnya adalah:

Apakah kejadian yang berhubungan dengan pemeriksaan telah dicatat?

Apakah hal penting dari keterangan telah terekam?

Apakah perbedaan keterangan yang relevan telah disebutkan?

Ringkas Bukan Berarti Menghilangkan yang Penting

Tentu, gagasan BAS yang lebih ringkas tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk menghilangkan fakta penting.

Pasal 256 ayat (3) bahkan memberikan ruang kepada Penuntut Umum, Terdakwa, atau Advokat untuk meminta agar suatu keadaan atau keterangan dicatat secara khusus, yang kemudian wajib diperintahkan oleh Hakim ketua sidang kepada Panitera.

Artinya, semangat efisiensi tetap mempunyai batas yang jelas: substansi pemeriksaan tidak boleh hilang.

Ringkas bukan berarti seadanya.

Ringkas berarti mampu membedakan antara apa yang sekadar berulang dengan apa yang benar-benar perlu diabadikan dalam berita acara.

BAS Bukan Soal Ketebalan, Melainkan Ketepatan

Pada akhirnya, Pasal 256 mengajak kita melihat BAS dari sudut yang lebih substantif.

BAS tidak harus menjadi dokumen berlembar-lembar hanya karena setiap perkataan merasa harus dituliskan kembali.

Dalam keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 256 ayat (2), Hakim ketua sidang bahkan dapat menyatakan cukup menunjuk keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain.

Maka pekerjaan pencatatan persidangan sesungguhnya bukan perlombaan menghasilkan halaman.

Yang dibutuhkan adalah ketelitian memilih hal yang penting, ketepatan mencatat kejadian persidangan, serta kecermatan menunjukkan perbedaan keterangan apabila memang terdapat perbedaan.

Berita Acara Sidang tidak harus berlembar-lembar.

Karena ukuran BAS yang baik bukanlah ketebalannya, melainkan ketepatannya merekam apa yang sungguh penting dalam pemeriksaan perkara.

***Tulisan ini disusun dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah ditinjau serta disunting oleh penulis.

Penangguhan eksekusi adalah salah satu isu paling krusial dalam praktik peradilan perdata. Banyak pihak mengira bahwa eksekusi hanya soal “melaksanakan putusan yang sudah inkracht”, padahal dalam kenyataannya terdapat berbagai kondisi yang membuat eksekusi harus dihentikan sementara. Karena itu, pertanyaan yang paling sering muncul adalah: apakah penangguhan eksekusi harus dituangkan dalam penetapan ketua pengadilan?

Jawabannya: ya, penangguhan eksekusi wajib dituangkan dalam penetapan resmi ketua atau wakil ketua pengadilan negeri. Hal ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan syarat hukum yang memastikan bahwa penundaan eksekusi memiliki dasar yang sah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa penetapan, penangguhan eksekusi dianggap tidak sah dan berpotensi menimbulkan sengketa baru, termasuk tuduhan maladministrasi atau keberpihakan.

Dalam praktik, penangguhan eksekusi hanya dapat diberikan dalam keadaan tertentu yang diatur secara limitatif. Misalnya, ketika termohon eksekusi mengajukan verzet terhadap putusan verstek; ketika ada perlawanan (verzet) dari pihak ketiga yang mengklaim hak atas objek eksekusi; ketika terdapat permohonan peninjauan kembali; atau ketika ada perdamaian yang sedang diupayakan oleh para pihak. Bahkan, penangguhan juga dapat diberikan jika terdapat dua putusan yang saling bertentangan mengenai objek yang sama.

Setiap alasan penangguhan harus disebutkan secara eksplisit dalam penetapan ketua pengadilan. Penetapan tersebut menjadi dasar bagi juru sita untuk menghentikan sementara proses eksekusi dan menjadi pegangan bagi para pihak untuk mengetahui batas waktu penangguhan. Jika jangka waktu penangguhan telah lewat, eksekusi wajib dilanjutkan tanpa perlu teguran ulang.

Dalam kasus eksekusi delegasi, ketua pengadilan yang diminta bantuan juga memiliki kewenangan untuk menangguhkan eksekusi. Namun, ia wajib melaporkan seluruh tindakan yang telah dilakukan, termasuk alasan penangguhan, kepada ketua pengadilan pemohon dalam waktu paling lama tujuh hari.

Dengan demikian, penetapan bukan hanya “perlu”, tetapi merupakan instrumen wajib dalam setiap penangguhan eksekusi. Tanpa penetapan, tidak ada dasar hukum yang sah untuk menghentikan eksekusi, dan seluruh tindakan penundaan dapat dianggap cacat prosedur. Penetapan adalah bentuk akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum—tiga pilar utama dalam pelaksanaan eksekusi perdata.

Referensi:Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan.

Tulisan ini disusun dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah ditinjau serta disunting oleh penulis.

Dalam perkara permohonan, kewajiban Pemohon untuk mengunggah bukti surat ke dalam SIP sebelum pemeriksaan bukti tertulis merupakan konsekuensi langsung dari Pasal 24 ayat (1) PERMA 1/2019 jo. PERMA 7/2022 serta Lampiran Keputusan KMA 363/2022, yang menempatkan Pemohon dalam kedudukan hukum Penggugat sehingga rezim pembuktian elektronik berlaku penuh.

Ketidakunggahan bukti surat hingga batas waktu yang telah diberikan Hakim—meskipun dokumen asli telah diperlihatkan dan fotokopi bermeterai telah dicocokkan—menjadikan Pemohon dianggap tidak menggunakan haknya menurut Pasal 22 ayat (4) PERMA a quo, karena bukti yang tidak masuk SIP tidak tercantum dalam Bundel A elektronik dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian maupun dalam upaya hukum.

Oleh sebab beban pembuktian permohonan berada pada Pemohon berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, ketidakpatuhan tersebut menyebabkan dalil permohonan tidak didukung alat bukti yang sah, sehingga permohonan harus ditolak.

Tulisan ini disusun dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah ditinjau serta disunting oleh penulis.

Telusur artikel di https://dandapala.com/flashback/detail/saat-hakim-agung-vonis-ahli-waris-koruptor-harus-tanggung-kerugian-negara, (08:52 16 Oct 2026) telah menjawab bantahan bahwa setiap kali pembahasan RUU Perampasan Aset kembali mengemuka, muncul kesan bahwa gagasan ini baru dan radikal. Padahal, jika menengok sejarah peradilan kita, benihnya sudah tertanam sejak lebih dari tiga dekade lalu.

Putusan Mahkamah Agung pada 26 Mei 1992 terhadap perkara korupsi Dicky Iskandar Dinata adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah penegakan hukum Indonesia. Di bawah kepemimpinan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto, majelis tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga memerintahkan pengembalian kerugian negara sebesar Rp811 miliar. Yang membuat putusan ini monumental adalah keberanian majelis menyatakan bahwa apabila terdakwa meninggal dunia, ahli warisnya tetap harus menanggung kerugian negara.

Pada 26 Mei 1992, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana delapan tahun penjara kepada Dicky Iskandar Dinata, mantan Wakil Direktur Utama Bank Duta, dalam perkara pembobolan bank tempatnya sendiri bekerja dengan nilai Rp811 miliar. Majelis dipimpin Adi Andojo Soetjipto, yang saat itu Ketua Muda MA bidang pidana.

Yang membuat putusan ini dikenang bukan hanya lamanya hukuman, melainkan perintah agar terdakwa mengembalikan Rp811 miliar tersebut. Dalam biografinya, Adi Andojo menuturkan bahwa bila terdakwa meninggal, ahli waris dan keluarganya harus menanggung kerugian negara. Menurutnya, uang pengganti dimaksudkan memberi efek jera dan membuat orang berpikir ulang sebelum menyalahgunakan jabatan.

Pesan terpentingnya sederhana: pemidanaan badan saja tidak cukup. Penjara menghukum pelaku, tetapi tidak mengembalikan uang yang hilang. Bila hasil kejahatan tetap dinikmati keluarga, korupsi tetap menguntungkan meskipun pelakunya dihukum.

Cara berpikir inilah inti perampasan aset: fokus bergeser dari “siapa yang dihukum” ke “ke mana uangnya pergi”. Adi Andojo juga berpandangan, menurut kutipan Dandapala, bahwa kekayaan yang janggal dapat dimintakan penjelasan asal-usulnya oleh penyidik. Ini mirip dengan gagasan pembuktian terbalik atas harta yang tidak sebanding dengan penghasilan.

Dengan demikian, narasi bahwa Indonesia baru mengenal konsep perampasan aset dalam beberapa tahun terakhir tidak sepenuhnya tepat. Sejak 1992, Mahkamah Agung telah menegaskan prinsip bahwa negara berhak memulihkan kerugiannya dari harta peninggalan koruptor, bahkan setelah pelaku meninggal dunia. Putusan tersebut menjadi fondasi awal bagi perkembangan rezim asset recovery yang kini semakin kuat melalui berbagai instrumen hukum, termasuk gugatan perdata, pembuktian terbalik, dan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan.

Sebuah narasi argumentatif atas dua sumber: materi “Eksepsi/Tangkisan” (Catur Iriantoro) dan naskah “Strategi Hakim Mewujudkan Penyelesaian Perkara secara Cepat, Tepat, dan Berkualitas melalui Case Management dan Teknologi Informasi” (Kurnia Yani Darmono).

Pertanyaan yang Mengusik

Kapan hakim boleh berhenti di pintu formalitas dan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard, NO)? Kapan ia wajib melangkah masuk ke pokok perkara?

Tesis yang diuji di sini: putusan NO hanya tepat apabila cacat formil benar-benar menutup kemungkinan pemeriksaan yang sah. Jika sengketa masih dapat dipahami, dijawab, dibuktikan, dan diputus secara efektif, hakim wajib memasuki pokok perkara. Formalitas harus menjaga keadilan, bukan menggantikannya.

Sekilas, tesis ini tampak berhadapan dengan materi eksepsi yang menekankan syarat formil sebagai “perisai” dan “filter”. Setelah dibaca berdampingan dengan naskah manajemen perkara, keduanya ternyata tidak bertentangan. Keduanya saling membatasi.

1. Eksepsi: Perisai yang Sah

Materi Iriantoro menempatkan eksepsi sebagai alat Tergugat untuk menangkis gugatan sejak awal persidangan. Syarat formil punya empat arti penting. Ia menentukan keabsahan hak menggugat (persona standi in judicio), memberi kejelasan perkara bagi hakim dan Tergugat, menghindari pemborosan waktu dan biaya, serta menjamin kepastian hukum dan ketertiban berperkara. Materi itu juga menyebut kejelasan objek sengketa, tanda tangan, dan kelengkapan surat kuasa khusus sebagai standar wajib demi wibawa lembaga peradilan (Iriantoro, slide “Arti Penting Syarat Formil Gugatan”).

Argumen ini kuat. Posita dan petitum yang jelas dan sinkron berfungsi sebagai kompas bagi hakim dalam menentukan arah pembuktian dan batas memutus. Bagi Tergugat, kejelasan itu adalah hak bela diri yang adil, sebab ia tidak dapat menjawab tuduhan yang membingungkan (Iriantoro, slide yang sama). Jadi syarat formil tidak dibuat untuk mempersulit. Ia dibuat agar proses dapat berjalan secara sah.

2. Ketika Perisai Berubah Menjadi Benteng

Darmono mencatat gejala di sisi lain. Dalam evaluasi Pengadilan Tinggi Jakarta, penyelesaian perkara tingkat pertama tergolong cepat, tetapi masih ditemukan putusan NO dalam proporsi yang signifikan. Putusan itu kerap dilandasi cacat formil seperti gugatan kabur (obscuur libel), kurang pihak (plurium litis consortium), dan kekeliruan menguji kualifikasi eksepsi. Ia menyebut gejala itu sebagai kecenderungan sebagian hakim terjebak dalam hyper-formalism (Darmono, Pendahuluan).

Menurut Darmono, hukum acara yang dijadikan benteng kaku untuk menghindari pemeriksaan pokok perkara membuat fungsi hukum sebagai pelindung hak masyarakat menjadi mandul. Ia menuntut hakim membedakan cacat formil yang bersifat imperatif-mutlak dari kekurangan administratif yang masih dapat diperbaiki tanpa merugikan hak membela diri (Darmono, Pendahuluan). Pembedaan inilah yang menjawab pertanyaan awal tulisan ini.

3. Apakah Putusan NO Masih Relevan?

Masih, tetapi sebagai upaya terakhir, bukan refleks pertama.

Materi Iriantoro sendiri menjelaskan mengapa NO tetap dibutuhkan. Bila pihak yang menggugat atau digugat keliru, atau objek sengketa tidak jelas, pengadilan tidak punya pijakan yang sah untuk memeriksa dan memutus. Memaksa pemeriksaan atas gugatan seperti itu justru melanggar tujuan yang hendak dijaga, yaitu kepastian hukum.

Tetapi ukurannya harus fungsional. Yang menentukan adalah akibat cacat itu terhadap proses:

• Cacat yang menutup pemeriksaan yang sah. Contohnya kekeliruan subjek gugatan atau ketidakjelasan objek yang membuat putusan tidak dapat dilaksanakan. NO tepat.
• Cacat yang tidak menghalangi para pihak. Contohnya kekurangan administratif yang dapat dipulihkan, sementara Tergugat telah menjawab dan sengketa dapat dipahami. NO menjadi formalistis. Ia menunda penyelesaian konflik sosial yang sebenarnya, dan hukum acara dipakai tanpa melayani hukum materiil. Darmono, mengutip Sudikno Mertokusumo, mengingatkan bahwa hukum acara adalah hukum sekunder yang berfungsi menegakkan hukum materiil sebagai hukum primer (Darmono, Pembahasan A).

4. Apakah Hakim “Wajib” Memasuki Pokok Perkara?

Jawabannya berlapis, dan di sini materi eksepsi menjadi penting.

Pertama, soal tahapan. Untuk eksepsi gugatan kabur, kurang pihak, atau ne bis in idem, Pasal 136 HIR menetapkan bahwa eksepsi diajukan bersama jawaban pokok perkara. Hakim tidak memutusnya dalam putusan sela, melainkan memeriksa dan mempertimbangkannya bersama pokok perkara pada putusan akhir (Iriantoro, slide “Eksepsi Gugatan Kabur, Kurang Pihak, atau Ne Bis in Idem”). Dalam arti ini, pemeriksaan pokok perkara memang berjalan meskipun ada eksepsi.

Kedua, soal kompetensi. Eksepsi kompetensi berbeda. Kompetensi relatif harus diajukan pada jawaban pertama dan gugur bila terlambat (Pasal 133 HIR/159 RBg). Kompetensi absolut dapat diajukan kapan saja, bahkan hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang karena jabatannya (Pasal 134 HIR/160 RBg) (Iriantoro, slide “Tenggat Waktu Pengajuan Eksepsi”). Di sini hakim tidak boleh menyeberang ke pokok perkara. Kewajiban memasuki pokok perkara tidak berlaku pada eksepsi kompetensi yang dikabulkan.

Ketiga, soal pertimbangan akhir. Setelah pemeriksaan bersama, kewajiban memasuki pokok perkara berlaku penuh selama cacat yang didalilkan tidak menutup pemeriksaan yang sah. Jika terbukti menutup, hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Ada satu ketegangan dalam materi eksepsi yang perlu diakui. Satu slide menyatakan tangkisan yang berhasil menghentikan perkara tanpa melanjutkan ke pokok perkara. Slide Pasal 136 HIR menegaskan pola pemeriksaan bersama. Kedua slide baru selaras bila dibaca demikian: yang pertama berlaku penuh pada kompetensi, dan yang kedua pada eksepsi lainnya.

5. Apakah “Formalitas Harus Menjaga Keadilan, Bukan Menggantikannya” Masih Relevan?

Sangat relevan, dan kedua sumber mendukungnya dari arah berbeda.

Materi Iriantoro menegaskan bahwa hukum formil menjamin kepastian, hak pembelaan yang adil (due process of law, audi et alteram partem), serta membatasi kesewenang-wenangan hakim, karena hakim harus bersandar pada tata cara beracara dan alat bukti yang sah (Iriantoro, slide “Manfaat Ketentuan Hukum Formil”). Jadi formalitas adalah sarana keadilan prosedural.

Darmono menambahkan sisi lain. Ketertiban persidangan, due process, dan kepastian hukum memang penting, tetapi formalitas tidak boleh menghapus tujuan utamanya, yakni keadilan substantif. Kecepatan pun tidak berdiri sendiri: perkara harus selesai efisien tanpa tergesa-gesa dan tepat waktu tanpa mengorbankan keadilan (Darmono, Pendahuluan).

Asas ini punya batas. Ia tidak membenarkan mengabaikan ketentuan imperatif. Gugurnya hak eksepsi kompetensi relatif yang terlambat diajukan adalah contohnya. Formalitas yang menjaga keadilan tetap formalitas. Bedanya, ia dinilai dari fungsinya.

6. Jalan Tengah: Mencegah NO Sejak Dini

Darmono menawarkan pendekatan yang mengurangi kebutuhan akan NO. Hakim berperan sebagai pengelola perkara (case manager) yang aktif. Ia menetapkan kalender persidangan (court calendar) yang pasti setelah mediasi gagal, memanfaatkan e-Court untuk pertukaran jawaban, replik, dan duplik, serta memimpin persidangan berdasarkan Pasal 131 HIR/155 RBg (Darmono, Pembahasan B). Ia menegaskan bahwa pengendalian aktif harus dibedakan dari tindakan memihak (Darmono, Pembahasan A).

Kalau sengketa dijernihkan sejak awal, lewat fokus perselisihan, kepastian jadwal, dan pemeriksaan yang terarah, ruang bagi NO yang sebenarnya dapat dihindari menyempit dengan sendirinya.

Penutup: Tiga Pertanyaan Uji

Berdasarkan pembacaan atas kedua sumber, hakim dapat mengajukan tiga pertanyaan sebelum menjatuhkan NO. Ketiganya adalah sintesis penulis dan bukan kutipan langsung dari sumber:

1. Apakah sengketa masih dapat dipahami dan dijawab oleh Tergugat? Jika ya, hak bela diri tidak terganggu.
2. Apakah sengketa masih dapat dibuktikan dan diputus secara efektif, dengan amar yang dapat dilaksanakan?
3. Apakah cacat itu termasuk imperatif-mutlak (kompetensi, subjek, objek), atau kekurangan yang dapat dipulihkan?

Jika jawaban atas dua pertanyaan pertama “ya” dan ketiga menunjuk pada cacat yang dapat dipulihkan, hakim wajib memasuki pokok perkara. Jika sebaliknya, NO adalah putusan yang tepat dan tidak bertentangan dengan keadilan. Perisai tetap perisai, benteng tidak perlu dibangun.

---

Daftar Sumber

1. Iriantoro, Catur. Eksepsi/Tangkisan (materi presentasi, berkas “EKSEPSI_ATAU_TANGKISAN.pdf”). Slide: Pengertian Eksepsi; Arti Penting Syarat Formil Gugatan; Fungsi Utama dari Eksepsi/Tangkisan; Tenggat Waktu Pengajuan Eksepsi; Eksepsi Gugatan Kabur, Kurang Pihak, atau Ne Bis in Idem; Manfaat Ketentuan Hukum Formil dalam Beracara.
2. Darmono, Kurnia Yani. Strategi Hakim Mewujudkan Penyelesaian Perkara secara Cepat, Tepat, dan Berkualitas melalui Case Management dan Teknologi Informasi (naskah, berkas .docx). Bagian: Pendahuluan; Pembahasan A (transformasi dari formalisme kaku menuju keadilan substantif) dan B (manajemen perkara perdata).
3. Rujukan yang dikutip Darmo
4. Diklat Percepatan dan Penanganan Perkara PT DKI Jakarta

Pernyataan penggunaan AI: Draf tulisan ini disusun dengan bantuan AI generatif. Penulis menentukan tema, menyediakan bahan norma, serta meninjau dan menyunting hasilnya. Tulisan ini merupakan opini dan analisis pribadi, bukan putusan, pendapat resmi lembaga, maupun nasihat hukum. Pembaca dianjurkan merujuk langsung pada naskah peraturan yang berlaku.

Rumusan Sintesis (dapat dijadikan kerangka pertimbangan)

Bahwa putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) hanya dijatuhkan apabila cacat formil bersifat fundamental dan tidak dapat dipulihkan sehingga menutup kemungkinan pemeriksaan yang sah, menghilangkan hak bela Tergugat, atau menjadikan putusan tidak dapat dilaksanakan; sepanjang pokok sengketa masih dapat dipahami, dijawab, dibuktikan, dan diputus secara efektif, Majelis Hakim wajib memeriksa pokok perkara, dengan tetap menghormati eksepsi kompetensi dan ketentuan imperatif hukum acara.

Bayangkan sidang pidana yang baru saja dimulai. Surat dakwaan dibacakan, lalu Terdakwa atau Advokatnya berdiri dan menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara itu, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Pada titik ini, KUHAP lama mengenal istilah eksepsi. Dalam rumusan Pasal 206 KUHAP baru, istilah yang dipakai adalah perlawanan. Pergantian istilah ini tampak sepele, tetapi ia menandai pergeseran cara berpikir tentang bagaimana keberatan awal terdakwa harus diperlakukan.

Tulisan ini mengurai satu pertanyaan sederhana: mengapa Pasal 206 hanya memberi Penuntut Umum kesempatan menyatakan pendapat, tanpa replik dan duplik? Dan apakah itu sebuah kemajuan?

Apa yang Diatur Pasal 206

Ayat (1) menyebutkan bahwa apabila Terdakwa atau Advokat mengajukan perlawanan, yakni bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka Hakim memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya. Setelah itu, Hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk mengambil keputusan.

Perhatikan alur ini. Perlawanan diajukan, Penuntut Umum menyatakan pendapat, Hakim memutus. Tidak ada tahap keempat berupa tanggapan balik dari Terdakwa, dan tidak ada tahap kelima berupa tanggapan atas tanggapan. Alurnya pendek dan tegas.

Ayat berikutnya melengkapi mekanismenya. Jika perlawanan diterima, perkara tidak diperiksa lebih lanjut (ayat 2). Jika ditolak, atau Hakim berpendapat perlawanan baru dapat diputus setelah pemeriksaan selesai, sidang dilanjutkan (ayat 3). Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan yang menerima perlawanan Terdakwa kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan (ayat 4). Bila pengadilan tinggi menerima perlawanan Penuntut Umum, dalam waktu 14 hari ia membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu (ayat 5).

Argumen Pertama: Ini Bukan Perdebatan, Melainkan Penyaringan

Mengapa tidak ada replik dan duplik? Jawaban yang paling masuk akal terletak pada hakikat tahapan ini. Perlawanan bukanlah pemeriksaan pokok perkara. Ia adalah filter awal untuk memastikan perkara layak diperiksa: apakah pengadilan berwenang, apakah dakwaan dapat diterima, apakah surat dakwaan cermat, jelas, dan lengkap.

Replik dan duplik lazim dikenal dalam hukum acara perdata, tempat dua pihak yang setara saling berbalas dalil. Dalam perkara pidana, relasinya berbeda. Negara berhadapan dengan warga negara, dan tahap pemeriksaan pokok perkara sudah menyediakan ruang yang luas untuk pembuktian, pledoi, dan tanggapan. Memindahkan pola berbalas dalil ke tahap penyaringan justru berisiko mengubah filter menjadi sidang kecil di dalam sidang.

Dengan hanya meminta pendapat Penuntut Umum, pembentuk undang-undang menjaga tahap ini tetap fokus pada pertanyaan yang dapat dijawab Hakim dari surat dakwaan itu sendiri.

Argumen Kedua: Peradilan Cepat Bukan Sekadar Slogan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sering disebut, tetapi jarang diwujudkan dalam desain prosedur. Setiap tahap tambahan berarti satu agenda sidang tambahan, dan setiap agenda berarti penundaan, panggilan, dan waktu tunggu. Bagi terdakwa yang ditahan, waktu adalah kebebasan yang tertunda. Bagi korban dan saksi, waktu adalah beban yang berkepanjangan.

Penghapusan replik dan duplik pada tahap perlawanan memangkas satu siklus persidangan yang sering kali hanya mengulang apa yang sudah tertuang dalam keberatan dan pendapat. Batas 14 hari bagi pengadilan tinggi pada ayat (5) menunjukkan konsistensi semangat yang sama: prosedur pendahuluan tidak boleh menjadi tempat perkara berlama-lama.

Argumen Ketiga: Hakim Tetap Memegang Kendali

Dalam skema ini, Hakim bukan penonton perdebatan dua pihak. Frasa “Hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut” menempatkan Hakim sebagai pihak yang menilai secara aktif berdasarkan perlawanan, pendapat Penuntut Umum, dan surat dakwaan. Ayat (3) bahkan memberi ruang kepada Hakim untuk menyatakan bahwa perlawanan baru dapat diputus setelah pemeriksaan selesai. Ini penting karena sebagian keberatan, misalnya yang berkaitan dengan substansi, memang tidak mungkin dijawab tanpa melihat pembuktian.

Sisi yang Perlu Dikritisi

Argumentasi di atas tidak berarti tanpa catatan. Ada dua kekhawatiran yang patut diajukan secara jujur.

Pertama, soal keseimbangan. Penuntut Umum diberi kesempatan menyatakan pendapat, sedangkan Terdakwa tidak diberi ruang menanggapi pendapat itu. Jika pendapat Penuntut Umum memuat argumen atau fakta baru, Terdakwa tidak punya kesempatan meluruskannya secara formal. Dalam kerangka equality of arms, ini menimbulkan pertanyaan yang sah. Jawabannya mungkin terletak pada praktik: Hakim dapat menjaga keseimbangan dengan memberi kesempatan singkat bila memang diperlukan, sejauh tidak bertentangan dengan teks dan semangat pasal.

Kedua, soal asimetri upaya hukum. Ayat (4) hanya memberi hak perlawanan kepada Penuntut Umum terhadap putusan yang menerima perlawanan Terdakwa. Ketika perlawanan Terdakwa ditolak, perkara berlanjut dan keberatan itu dapat diperjuangkan lewat upaya hukum terhadap putusan akhir. Rancangan ini konsisten dengan logika bahwa penolakan tidak menghentikan perkara, sementara penerimaan menghentikannya dan karena itu perlu koreksi cepat. Namun tetap ada baiknya praktik nanti memastikan alasan penolakan dituangkan dengan jelas agar dapat diuji di tingkat berikutnya.

Kesimpulan

Pasal 206 KUHAP baru memilih jalan yang ringkas: perlawanan, pendapat Penuntut Umum, lalu putusan Hakim. Tanpa replik dan duplik, tahap ini kembali pada fungsi aslinya sebagai penyaring, bukan arena debat. Pilihan ini sejalan dengan asas peradilan cepat dan menempatkan Hakim sebagai penilai aktif.

Meski begitu, kesederhanaan prosedur tidak boleh mengorbankan keadilan prosedural. Ukuran keberhasilan pasal ini bukan pada seberapa singkat tahapnya, melainkan pada apakah Terdakwa tetap merasa didengar dan apakah putusan atas perlawanan itu dipertimbangkan dengan cermat. Di situlah praktik peradilan akan menguji rumusan normanya

Pernyataan penggunaan AI: Draf tulisan ini disusun dengan bantuan AI generatif. Penulis menentukan tema, menyediakan bahan norma (Pasal 206 KUHAP baru), serta meninjau dan menyunting hasilnya. Tulisan ini merupakan opini dan analisis pribadi, bukan putusan, pendapat resmi lembaga, maupun nasihat hukum. Pembaca dianjurkan merujuk langsung pada naskah peraturan yang berlaku.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, Terdakwa atau Advokatnya diberikan hak penuh oleh hukum acara untuk mengajukan Perlawanan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Perlawanan atau Eksepsi tersebut merupakan bentuk keberatan hukum yang bersifat substantif, yaitu berisi argumentasi mengenai ketidaktepatan, ketidakjelasan, atau cacat formil dalam surat dakwaan.

Namun demikian, pengajuan Perlawanan atau Eksepsi tidak mewajibkan Terdakwa atau Advokat untuk membacakan seluruh isi surat perlawanan/eksepsi di persidangan. Pembacaan dokumen secara lengkap bukanlah syarat sah dari penyampaian keberatan. Yang menjadi esensi dari Perlawanan atau Eksepsi adalah substansi argumentasi, bukan pembacaan verbatim atas dokumen yang telah disusun.

Dalam praktik persidangan, Terdakwa atau Advokat cukup menyampaikan pokok-pokok keberatan, baik secara lisan maupun dengan menyerahkan dokumen tertulis kepada Majelis Hakim. Dokumen tersebut kemudian menjadi bagian resmi dari berkas perkara, tanpa harus dibacakan seluruhnya di hadapan persidangan. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi, keterbacaan, dan profesionalitas dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, Perlawanan atau Eksepsi tetap sah dan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim meskipun tidak dibacakan secara lengkap. Pembacaan seluruh isi surat perlawanan/eksepsi bukan kewajiban hukum, karena fungsi utama dokumen tersebut adalah menyampaikan keberatan secara tertulis, bukan sebagai naskah yang harus dibacakan secara penuh di persidangan.

Oleh sebab itu, keberatan atau perlawanan yang diajukan oleh Terdakwa atau Advokat tetap memiliki kekuatan hukum dan tetap menjadi bagian dari proses pemeriksaan, meskipun hanya pokok-pokoknya yang disampaikan secara lisan tanpa pembacaan lengkap atas seluruh isi surat perlawanan/eksepsi

Berbasis Pasal 206 UU 20/2025 dan Ketentuan Umum KUHAP Nasional Terbaru

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana menurut UU 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional, Terdakwa maupun Advokatnya diberikan hak penuh untuk mengajukan perlawanan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Hak ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 206 ayat (1) yang menyatakan bahwa Terdakwa atau Advokat dapat mengajukan perlawanan mengenai:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
2. Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlawanan/eksepsi adalah instrumen hukum yang sah, dan menjadi bagian integral dari mekanisme kontrol terhadap kualitas dakwaan.

Namun demikian, pengajuan perlawanan atau eksepsi tidak mewajibkan Terdakwa atau Advokat untuk membacakan seluruh isi surat perlawanan/eksepsi di persidangan. Pembacaan dokumen secara lengkap bukanlah syarat sah dari penyampaian keberatan. Yang menjadi substansi dari perlawanan/eksepsi adalah argumentasi hukum, bukan pembacaan verbatim atas dokumen yang telah disusun.

Hal ini sejalan dengan asas pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 4 UU 20/2025, yang menegaskan bahwa acara pidana dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem hakim aktif dan para pihak berlawanan secara berimbang. Dengan demikian, Majelis Hakim wajib menerima, mencatat, dan mempertimbangkan perlawanan/eksepsi, terlepas dari apakah dokumen tersebut dibacakan seluruhnya atau hanya pokok‑pokoknya.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 13 UU 20/2025 menegaskan bahwa mengadili adalah tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Asas ini mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan seluruh keberatan yang diajukan, tetapi tidak mengharuskan Terdakwa atau Advokat membacakan seluruh isi surat perlawanan/eksepsi.

Ketentuan Pasal 206 ayat (1) juga menunjukkan bahwa yang wajib dilakukan adalah mengajukan perlawanan, bukan membacakan seluruh isinya. Setelah perlawanan diajukan, hakim hanya wajib:

• Memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya;
• Mempertimbangkan perlawanan tersebut;
• Mengambil keputusan (diterima atau tidak diterima).

Tidak ada satu pun norma dalam Pasal 206 yang mewajibkan pembacaan penuh dokumen perlawanan/eksepsi oleh Terdakwa atau Advokat.

Dengan demikian, narasi perlawanan atau eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa atau Advokat tetap sah dan memiliki kekuatan hukum, meskipun hanya pokok‑pokoknya yang disampaikan secara lisan tanpa pembacaan lengkap atas seluruh isi surat perlawanan/eksepsi. Dokumen tertulis yang diserahkan kepada Majelis Hakim sudah cukup untuk memenuhi syarat formal pengajuan perlawanan.

Selain itu, Pasal 206 ayat (3) menegaskan bahwa apabila hakim berpendapat perlawanan baru dapat diputus setelah pemeriksaan selesai, maka sidang dilanjutkan. Ketentuan ini kembali menegaskan bahwa yang dinilai adalah substansi perlawanan, bukan cara penyampaiannya.

Dengan demikian, berdasarkan UU 20/2025, perlawanan atau eksepsi tidak wajib dibacakan seluruhnya oleh Terdakwa atau Advokat, karena:

1. Yang diwajibkan adalah mengajukan, bukan membacakan;
2. Substansi keberatan dinilai dari dokumen tertulis, bukan dari pembacaan;
3. Hakim wajib mempertimbangkan perlawanan terlepas dari cara penyampaiannya;
4. Tidak ada norma yang mewajibkan pembacaan penuh perlawanan/eksepsi;
5. Asas pemeriksaan berimbang dan hakim aktif mendukung fleksibilitas penyampaian eksepsi

Ada satu aspek menarik dari Pedoman Perilaku Mediator yang sering terlewat dalam diskusi publik, tetapi sesungguhnya sangat menentukan arah pembinaan profesi mediator di Indonesia. Bagian itu terdapat dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa ketika ada laporan pelanggaran pedoman perilaku, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat membentuk sebuah tim untuk memeriksa kebenaran laporan tersebut. Yang membuat ketentuan ini unik adalah komposisi tim pemeriksa:

“Tim… terdiri atas 3 (tiga) orang mediator yang berasal dari lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama penerima laporan…”

Kutipan ini menegaskan sesuatu yang sangat penting: tim pemeriksa tidak harus terdiri dari hakim. Bahkan, tidak ada kewajiban sedikit pun bahwa pemeriksaan harus dilakukan oleh unsur struktural pengadilan. Justru sebaliknya, Mahkamah Agung secara sadar memilih pendekatan peer review—pemeriksaan oleh sesama mediator.

Ini adalah pilihan desain kelembagaan yang cerdas. Mediasi adalah ruang yang berbeda dari persidangan. Ia bukan arena argumentasi hukum, tetapi ruang dialog yang sangat bergantung pada kepercayaan, kerahasiaan, dan ketidakberpihakan. Karena itu, ketika ada dugaan pelanggaran, yang paling tepat menilai adalah mereka yang memahami dinamika mediasi dari dalam: para mediator itu sendiri, termasuk mediator non‑hakim yang terdaftar di pengadilan.

Dengan demikian, sistem tidak memaksakan bahwa setiap pengawasan harus dilakukan oleh hakim. Ini penting untuk ditegaskan, karena sering muncul anggapan bahwa semua bentuk pemeriksaan etik di pengadilan harus melibatkan hakim. Padahal, untuk konteks mediasi, Mahkamah Agung justru memberikan ruang bagi profesi mediator untuk mengawasi dirinya sendiri.

Pilihan ini membawa beberapa implikasi besar:

1. Profesi mediator diakui sebagai profesi mandiri

Dengan memberikan kewenangan pemeriksaan kepada mediator non‑hakim, sistem menunjukkan bahwa mediator bukan sekadar pelengkap prosedur peradilan, tetapi profesi yang memiliki standar etik dan mekanisme pengawasan internal.

2. Pemeriksaan menjadi lebih relevan dan kontekstual

Mediator memahami apa yang terjadi dalam ruang mediasi: bagaimana komunikasi berlangsung, bagaimana ketidakberpihakan dijaga, bagaimana kerahasiaan dipelihara. Mereka dapat menilai apakah suatu tindakan benar-benar melanggar prinsip mediasi, bukan sekadar melanggar norma administratif.

3. Pengadilan tidak terbebani oleh pemeriksaan teknis mediasi

Hakim tetap memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, tetapi proses pemeriksaannya dilakukan oleh mediator. Ini membuat sistem lebih efisien dan menjaga fokus hakim pada tugas yudisial.

4. Menegaskan bahwa mediasi adalah ruang etik yang dijaga oleh komunitasnya

Sanksi yang dapat dijatuhkan juga bertingkat, mulai dari teguran lisan hingga pencoretan dari daftar mediator. Dokumen menyatakan:

“Penjatuhan sanksi… dapat berupa teguran lisan, atau teguran tertulis atau pencoretan nama seseorang mediator dari Daftar Mediator…”

Dengan demikian, keberadaan tim pemeriksa yang terdiri dari mediator non‑hakim bukanlah sekadar teknis administratif. Ia adalah bentuk self‑regulation yang memperkuat integritas profesi mediator.

Pada akhirnya, ketentuan ini mengingatkan kita bahwa sistem peradilan yang modern tidak hanya mengandalkan hakim sebagai pusat segala pengawasan. Ada ruang bagi profesi lain untuk mengatur dirinya sendiri, menjaga etikanya, dan memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat tetap bermartabat.

Dan dalam dunia mediasi, kehormatan profesi itu dijaga oleh para mediator sendiri—baik mediator hakim maupun mediator non‑hakim—melalui mekanisme yang telah dirancang dengan cermat oleh Mahkamah Agung.

Di tengah derasnya arus digitalisasi dan penetrasi kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai sektor, peradilan menghadapi pertanyaan mendasar: apakah ada ruang intelektual hakim yang tidak dapat digantikan oleh teknologi? Jawabannya tegas: ada, dan ruang itu merupakan inti dari profesi Hakim—sebuah domain eksklusif yang hanya dapat dijalankan oleh manusia yang memegang mandat konstitusional sebagai penegak keadilan.

Independensi intelektual hakim bukan sekadar konsep etis, tetapi fondasi yang memastikan bahwa putusan lahir dari proses penalaran yang jernih, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sinilah batas antara teknologi sebagai alat bantu dan hakim sebagai pemegang otoritas moral serta hukum menjadi sangat jelas.

Pertama, penilaian terhadap fakta persidangan adalah wilayah yang tidak dapat disentuh AI. Fakta bukan sekadar data; fakta adalah narasi yang hidup dalam ruang sidang, terbentuk dari gestur, intonasi, dinamika emosi, dan interaksi manusia. Hakim menilai relevansi, konsistensi, dan hubungan antar fakta melalui intuisi profesional yang dibangun dari pengalaman panjang. Tidak ada algoritma yang mampu menangkap nuansa ini.

Kedua, penilaian terhadap alat bukti dan kredibilitas saksi merupakan proses manusiawi yang sangat kompleks. AI dapat mengelola dokumen, tetapi tidak dapat menilai apakah saksi sedang gugup karena berbohong atau karena tekanan psikologis. AI tidak memiliki kemampuan moral untuk menimbang motif, kejujuran, atau integritas seseorang. Penilaian semacam ini hanya dapat dilakukan oleh hakim yang hadir secara fisik dan mental dalam persidangan.

Ketiga, pembentukan keyakinan hakim (judicial conviction) adalah jantung independensi intelektual. Keyakinan bukan sekadar kesimpulan logis, tetapi hasil dari proses kontemplatif yang menggabungkan fakta, hukum, nurani, dan rasa keadilan. AI tidak memiliki nurani, tidak memiliki empati, dan tidak memiliki tanggung jawab moral. Karena itu, AI tidak boleh—dan tidak mampu—membentuk keyakinan hakim.

Keempat, penilaian hukum dan pembentukan ratio decidendi adalah wilayah yang sepenuhnya intelektual. Hakim menafsirkan norma, memilih asas yang relevan, dan menyusun logika hukum yang menjadi dasar putusan. AI dapat merangkum doktrin, tetapi tidak dapat menentukan doktrin mana yang tepat untuk perkara tertentu. Penilaian hukum selalu terkait konteks, nilai, dan tujuan hukum—sesuatu yang tidak dapat diproses oleh algoritma.

Kelima, penentuan amar putusan adalah kewenangan eksklusif hakim. Amar adalah manifestasi final dari seluruh proses intelektual dan moral. Tidak ada sistem AI yang boleh menyusun, memutuskan, atau merekomendasikan amar, karena amar adalah tindakan yudisial yang memiliki konsekuensi hukum dan kemanusiaan yang sangat besar.

Pada akhirnya, teknologi dapat mempercepat pekerjaan administratif, merapikan dokumen, atau membantu riset awal. Namun, berpikir adalah domain hakim. AI dapat menjadi alat bantu, tetapi tidak dapat menjadi penentu. Independensi intelektual hakim adalah benteng terakhir yang memastikan bahwa keadilan tetap dijalankan oleh manusia yang memiliki nurani, integritas, dan tanggung jawab moral.

Di era AI, hakim tidak kehilangan perannya. Justru sebaliknya: peran hakim semakin penting, karena hanya hakim yang mampu memastikan bahwa teknologi tidak menggeser nilai-nilai kemanusiaan dalam proses peradilan. Domain eksklusif ini bukan sekadar batasan, tetapi penegasan bahwa keadilan sejati hanya dapat lahir dari pikiran dan hati manusia.