Dengan Berbagi Pengetahuan Menuju Peradaban Masyarakat Cerdas

Institusi dan lembaga wajib memilik tingkatan atau lapisan pengawasan (kontrol) terhadap produk yang dihasilkan agar menghasilkan produk yang berkualitas baik. Begitu pula dengan peradilan di Indonesia.

Hukum Indonesia mengenal tingkatan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum ini dimaksudkan sebagai sistem kontrol atas putusan pengadilan dari tingkat bawah sampai tingkat kasasi.

Continue reading ‘UPAYA HUKUM SEBAGAI SISTEM KONTROL’

Seorang hakim tidak lagi, seperti halnya di zaman “kadijustiz”, terdiri dari orang-orang bijaksana yang duduk di tengah-tengah  tempat-tempat umum untuk menerima datangnya orang-orang yang berperkara secara langsung. Mereka kini sudah merupakan bagian dari suatu birokrasi nasional. (Satjipto Raharjo, 1976)

Keberadaan birokrasi nasional dalam dunia peradilan menciptakan suatu keadaan yang mensyaratkan kehadiran seorang hakim yang memiliki ijazah fakultas hukum yang memiliki pengetahuan formal hukum sebagai syarat utama dalam mengadili suatu perkara.

Dampak sampingan dari kultur birokrasi nasional adalah masyarakat tidak lagi dengan mudah meminta keadilan di hadapan hakim. Masyarakat yang mempunyai perkara hukum tidak lagi dengan mudah bertemu dengan hakim untuk menanyakan dan memohon keadilan tentang perkara hukumnya.

Masyarakat harus mempergunakan bahasa hukum yang khusus bilamana ia berperkara di muka persidangan. Usaha untuk memperoleh keadilan pada kultur birokrasi menghendaki adanya penggunaan prosedur dan teknis hukum, sehingga untuk memperoleh keadilan sekarang ini menjadi semakin jauh dari rakyat umum.

Anak yang Berhadapan dengan hukum
(Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

• Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA, DAN ANAK YANG MENJADI SAKSI TINDAK PIDANA.
• Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut ANAK adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
• Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut sebagai ANAK KORBAN adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
• Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut ANAK SAKSI adalah anak yang berlum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Continue reading ‘PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)’

Putusan Nomor 47 PK/TUN/2014 tanggal 22 Juli 2014 antara Yusriwan pekerjaan Anggota Polri melawan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkandung suatu kaidah hukum:

Tidak diberinya kesempatan penggugat untuk membela diri dan menghadirkan saksi dalam persidangan kode etik, hal itu dikarenakan (kesempatan membela diri dan pembuktian) sebelumnya sudah terakomodasi dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri. Oleh karenanya tindakan tergugat yang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap penggugat merupakan diskresi tergugat berdasarkan Putusan Komisi Kode Etik dan Putusan Peradilan Pidana.[1]

Hal yang perlu mendapat perhatian untuk kalangan awam hukum dalam perkara ini sebagaimana pada kasus posisinya adalah pada tanggal 26 Agustus 2010 antara Penggugat dan Ermawanti telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan serta mencabut pengaduannya dan merasa tidak dirugikan serta tidak lagi menuntut penggugat sesuai dengan Surat Pencabutan Pengaduan tertanggal 26 Agustus 2010.

Tetapi Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan tetap menahan penggugat bersama 2 (dua) temannya dan bahkan proses hukum berlanjut sampai penjatuhan hukuman dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Hal yang patut diperhatikan adalah:

1. Perdamaian tidak menghentikan proses hukum pidana, hanya sebagai hal yang meringankan;
2. Anggota Polri harus berhati-hati apabila berhadapan dengan proses hukum yang melibatkan dirinya sebagai terdakwa, oleh karena berdasarkan:

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang tercantum di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) yang menyatakan: ‘Anggota Polri diberhentikan dari dinas polri apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas polri’ juncto Peraturan Kapolri Nomor Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 yang menyatakan: ‘Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri.[2]

Daftar Pustaka:

[1] “Pembuktian Tindak Pidana Anggota Polri yang Sudah Diperiksa Dalam Peradilan Pidana Tidak Perlu Diajukan Lagi Dalam Sidang Profesi Etik Polri”, Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXXI Nomor 362 Januari 2016, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, h. 169.

[2] Ibid. h. 171.

Anak sebagai insan yang lahir di dunia dengan segala kelemahannya, seringkali dapat menjadi korban dalam pergaulan masyarakat hukum. Baik itu di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat sekitarnya.

Perlindungan khusus hendak diberikan oleh pemerintah kepada anak. Anak sebagai generasi penerus seyogianya diberikan perlindungan dari perilaku menyimpang, seperti tindak pidana, kejahatan, kekerasan dan tekanan fisik, jiwa dan raganya.

Bagaimana jika anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan keluarga?

Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta juga telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua undang-undang tersebut di atas, telah memberikan perlindungan kepada anak bilamana telah menjadi korban dari suatu tindak pidana (kejahatan/kriminal).

Permasalahan kemudian timbul dengan pertanyaan, peraturan manakah yang akan digunakan oleh penegak hukum Indonesia.

Bilamana anak menjadi korban dari suatu tindak pidana, maka akan terjadi “satu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana.” Istilah hukumnya adalah concursus idealis, atau dapat pula disebut gabungan satu perbuatan, atau perbarengan peraturan.

Masalah kemudian muncul kembali, bagaimana bentuk dakwaan yang akan disusun oleh Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa sebagai pelaku atas korbannya berupa anak.

Pasal 63 KUHP hanyalah mengatur mengenai hukuman apa yang dapat dikenakan/dijatuhkan kepada Terdakwa yang terbukti perbuatannya sebagaimana dalam surat dakwaan.

Bilamana Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif, maka Penuntut Umum mempunyai beban psikis untuk membuktikan semua dakwaannya. Karena bilamana salah satu dakwaan dalam Dakwaan Kumulatif tidak terbukti akan beresiko Terdakwa bebas dari jeratan hukum.

Tetapi, bilamana Penuntut Umum hanya mendakwa dakwaan dengan bentuk Dakwaan Tunggal, maka Pasal 63 KUHP tidak dapat diterapkan.

Dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu dilema hukum apa yang telah diatur tidak mesti terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang. Praktek lapangan kadang kala menghambat atau tidak dapat diterapkannya suatu kaidah hukum.

Tetapi pesan yang dapat ditangkap adalah hati-hati terhadap para orang dewasa yang melakukan tindak pidana kepada anak yang menjadi korban. Peraturan pidana yang DAPAT dikenakan kepada Anda  (pelaku kejahatan terhadap anak) adalah banyak peraturan, dan berdoalah bilamana karena suatu hal yang tidak diinginkan Anda menjadi Terdakwa untuk kiranya Penuntut Umum tidak mendakwa Anda dengan Dakwaan Kumulatif.