Archive for the 'badan pengawasan' Category

Next Entries »

PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Published September 3, 2018 badan pengawasan , mahkamah agung , pengawasan , peraturan pemerintah Closed

Penulisan ini adalah merangkum beberapa peraturan pemerintah
yang terkait pengawasan yang bersinggungan dengan pelaksanaan tugas Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI, seperti izin perkawinan, kenaikan jabatan hakim, kode
etik PNS, tanda jasa kehormatan, dll.
Download: peraturan
pemerintah terkait pengawasan.

PEMBIAYAAN KEGIATAN DI LUAR TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA LINGKUNGAN PERADILAN INDONESIA

Published Agustus 29, 2018 anggaran , badan pengawasan , dipa , mahkamah agung , rkakl , surat edaran , tertib Closed

Bahan bakar untuk berjalannya
kegiatan perkantoran di instansi pemerintah adalah terletak pada Anggaran DIPA
yang telah ditentukan di RKAKL tahun berjalan, hal ini juga tidak terlepas apa
yang terdapat di lingkungan peradilan Indonesia.
Sejak tanggal 21 April 2010 di
masa kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Harifin A. Tumpa
telah ada keluhan dari pengelola anggaran berkaitan dengan perintah pimpinan
Pengadilan untuk membiayai kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau
pembiayaan kegiatan di luar tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan dalam
RKAKL tahun berjalan. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Tertib Penggunaan Anggaran
tanggal 21 April 2010.

Continue reading ‘PEMBIAYAAN KEGIATAN DI LUAR TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA LINGKUNGAN PERADILAN INDONESIA’

PERATURAN TERKAIT PELAKSANAAN AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI

Published Agustus 27, 2018 audit , badan pengawasan , kinerja , mahkamah agung , peraturan Closed

Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi yang
dicanangkan pada ulang tahun Mahkamah Agung RI yang ke 73 pada tanggal 19
Agustus 2018  oleh Ketua Mahkamah Agung
RI, secara tidak langsung mendorong aparatur pengadilan untuk selalu
meningkatkan kemampuan pelayanan.
Untuk menjamin pelaksanaan kemampuan pelayanan pengadilan
yang tertib, modern dan akuntabel, penulis berusaha untuk membantu pembaca dalam
pencarian peraturan yang terkait dengan pelaksanaan audit kinerja di lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilakukan secara manual ke pencarian
peraturan yang berbasis teknologi informasi.
Semoga semangat saling berbagi dasar hukum yang terkait
dengan pelaksanaan pelayanan di lingkungan peradilan dapat membantu pelayanan
kepada pencari keadilan secara umum.
Silahkan download link di bawah ini:
Peraturan
Pelaksanaan Audit Kinerja-jilid I

PERATURAN TERKAIT PENGAWASAN

Published Agustus 24, 2018 badan pengawasan , mahkamah agung , pengawasan , peraturan Closed

Badan Pengawasan  bertugas
membantu sekertaris mahkamah agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua
lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengawasan
menyelenggarakan fungsi:
1.   
Penyiapan perumusan kebijakan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan
Pengadilan di semua lingkungan Peradilan
2.   
Pelaksanaan Pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua
lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
3.   
Pelaksanaan administrasi Badan
Pengawasan.

Oleh karena salah satu tugas Badan Pengawasan MARI adalah sebagai pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, maka penulisan ini akan membagikan sebagian dari peraturan-peraturan yang terkait dengan pengawasan sebagaimana yang terdapat di link bawah ini:


Peraturan Terkait Pengawasan

Adapun sejumlah peraturan yang terkait dengan pengawasan sebagai berikut:

Foto Peraturan Pengawasan

PEMERIKSAAN PENGADUAN DI KOMISI YUDISIAL RI DAN BADAN PENGAWASAN MARI

Published Agustus 13, 2018 badan pengawasan , komisi yudisial , pemeriksaan , pengaduan Closed

A.        SEJARAH SINGKAT
KEBERADAAN
Kelahiran Komisi Yudisial secara
yuridis ditandai dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomorl 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13
Agustus 2004 dan keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan
Republik Indonesia  semakin dipertegas
dengan dilantiknya tujuh orang Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 di
hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Agustus 2005.[1]

Continue reading ‘PEMERIKSAAN PENGADUAN DI KOMISI YUDISIAL RI DAN BADAN PENGAWASAN MARI’

Jumlah Pengunjung

  • 351,868 pengunjung

Artikel Terkini

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabung dengan 12 pelanggan lain

Top Rating