Archive for the 'peraturan' Category

KRITERIA TERKAIT PEMERIKSAAN REGULER DI PENGADILAN NEGERI RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PERKARA PIDANA

Published Februari 23, 2022 administrasi perkara , badan pengawasan , pemeriksaan , peraturan , register perkara , reguler , terkait Closed

Kesulitan pencarian dan penulusuran terkait dengan peraturan dan kebijakan terhadap pemeriksaan reguler di pengadilan negeri, sebagai latar belakang penulis membagikan hasil penelusuran tersebut ke dalam tulisan posting blog ini, semoga bermanfaat.

REGISTER PERKARA

–         
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang
Memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan.

–         
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Buku II (Edisi Revisi 2010) Tahun 2011, Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

–         
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang
Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan
Peradilan;

–         
Buku IV Tata Laksana
Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia

–         
Buku II Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan, Cet. 5, 2004, Mahkamah Agung Republik
Indonesia, halaman 8: “6.1. Pendaftaran perkara dalam buku register harus
dilakukan dengan tertib dan cermat, sesuai dengan pencatatan dalam buku jurnal
keuangan masing-masing.”

–         
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang
Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan
Peradilan;

–         
Buku IV Tata Laksana
Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia;

–         
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang
Memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan;

–         
Buku II Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan, 2004,
Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 12-13: “Register … ditutup setiap bulan, nomor urut
setiap bulan dimulai dari nomor 1, sedangkan nomor perakra berlanjut untuk satu
tahun.” Penutupan register setiap akhir bulan ditandatangani oleh petugas
register dan penutupan register setiap akhir tahun ditandatangani oleh
Pantitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

Continue reading ‘KRITERIA TERKAIT PEMERIKSAAN REGULER DI PENGADILAN NEGERI RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PERKARA PIDANA’

PERATURAN TERKAIT PENGAWASAN REGULER DI PENGADILAN NEGERI RUANG LINGKUP MANAJEMEN DAN PELAYANAN PUBLIK

Published Februari 23, 2022 badan pengawasan , kebijakan , mahkamah agung , pemeriksaan , peraturan , publik , reguler Closed

 

Beberapa peraturan terkait
pengawasan reguler tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan
yang harus ditelusuri. Penulis beberapa kali mengalami kesulitan dalam
menyelusuri keberadaan peraturan tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin
memberi hasil penulusuran yang telah berhasil dikumpulkan.

 

Continue reading ‘PERATURAN TERKAIT PENGAWASAN REGULER DI PENGADILAN NEGERI RUANG LINGKUP MANAJEMEN DAN PELAYANAN PUBLIK’

TIGA MACAM KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Published Desember 11, 2019 administrasi , administratif , kebijakan , mahkamah agung , peraturan , sanksi , surat edaran , surat keputusan Closed

Sebagaimana pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Rrepublik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang
Perubahan Atas Keputuan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
bahwa kebijakan Mahkamah Agung RI terdiri dari Peraturan Mahkamah Agung,  Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Surat Keputusan.

Continue reading ‘TIGA MACAM KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA’

PERATURAN BARANG MILIK NEGARA TERKAIT PELAKSANAAN PENGAWASAN DI MAHKAMAH AGUNG RI

Published September 26, 2018 badan pengawasan , barang milik negara , mahkamah agung , pengawasan , peraturan Closed

Tulisan ini berbagi beberapa peraturan terkait barang milik
negara yang bersinggungan dengan pengawasaan yang dilakukan oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI, seperti Peraturan Presiden tentang pengadan barang/jasa
pemerintah; Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan barang milik negara, tata
cara ganti kerugian;  Peraturan Menteri
Keuangan tentang sisten akuntansi hibah, penyusutan barang milik negara; dan
lain-lain.
Silahkan unduh di tautan link di bawah ini:
PERATURAN
BARANG MILIK NEGARA TERKAIT PENGAWASAN

PERATURAN SEPUTAR AKUNTANSI DAN PELAPORAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Published September 18, 2018 akuntansi , badan pengawasan , download , mahkamah agung , pelaporan , peraturan Closed

Pada kesempatan ini Penulis akan membagikan link tautan peraturan seputar akuntansi
dan pelaporan yang berhubungan dengan kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah
Agung RI, seperti peraturan tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi
pemerintah, pengelolaan keuangan uang negara daerah, standar akuntansi
pemerintah, dll.
Silahkan klik link  di bawah ini:
peraturan
seputar akuntansi dan pelaporan

PERATURAN/KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG YANG TERKAIT PENGAWASAN

Published September 14, 2018 download , keputusan , mahkamah agung , pengawasan , peraturan , sekretaris Closed

Tulisan ini hanya ingin berbagi
peraturan/sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terkait pengawasan
di lingkungan peradilan, seperti: ketentuan penegakan disiplin kerja dalam
pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri, aturan
perilaku pegawai mahkamah agung, kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan Badan Peradilan di bawahnya, dan kewajiban penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Silahkan download di link di bawah ini.
Download: peraturan/keputusan
sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TERKAIT PENGAWASAN OLEH BAWAS MARI

Published September 13, 2018 bawas , bkn , kepala badan kepegawaian negara , peraturan Closed

Penulis menelusuri beberapa peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negera yang terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI di situs dan memakan waktu yang cukup lama, sebab
itu Penulis akan membagikan kepada pembaca satu link untuk mendownload secara mudah peraturan-peraturan tersebut. Semoga
bermanfaat.
Download: peraturan
kepala badan kepegawaian negara terkait pengawasan oleh bawas

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TERKAIT PENGAWASAN OLEH BAWAS MARI

Published September 13, 2018 badan pengawasan , mahkamah agung , menpan , pengawasan , peraturan Closed

Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  telah beberapa kali mengeluarkan peraturan dan diantaranya ada  beberapa yang terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI, seperti: pedoman penyusunan survei kepuasaan masyarakat,
pedoman peningkatan pelaksanaan efesiensi disiplin kerja, standar audit
pengawasan intern pemerintah, pedoman penilaian kinerja pelayanan publik, pedoman
evaluasi kinerja pelayanan, tata cara pengisian Japati terbuka, standar
pelayanan, pedoman pembangunan agen perubahan instansi, petunjuk teknis
kinerja, dan zona integritas.
Kesemuanya tersebut telah Penulis
gabung menjadi satu link sebagaimana
di bawah ini, semoga bermanfaat.
Download: peraturan
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi terkait
pengawasan

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TERKAIT PENGAWASAN OLEH BAWAS MARI

Published September 13, 2018 badan pengawasan , mahkamah agung , menpan , pengawasan , peraturan Closed

Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  telah beberapa kali mengeluarkan peraturan dan diantaranya ada  beberapa yang terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI, seperti: pedoman penyusunan survei kepuasaan masyarakat,
pedoman peningkatan pelaksanaan efesiensi disiplin kerja, standar audit
pengawasan intern pemerintah, pedoman penilaian kinerja pelayanan publik, pedoman
evaluasi kinerja pelayanan, tata cara pengisian Japati terbuka, standar
pelayanan, pedoman pembangunan agen perubahan instansi, petunjuk teknis
kinerja, dan zona integritas.
Kesemuanya tersebut telah Penulis
gabung menjadi satu link sebagaimana
di bawah ini, semoga bermanfaat.
Download: peraturan
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi terkait
pengawasan

UNDANG-UNDANG SEKITAR KEPEGAWAIAN TERKAIT DENGAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI

Published September 12, 2018 badan pengawasan , kepegawaian , pengawasan , peraturan , undang-undang Closed

Penulis daring beberapa situs web
untuk mencari undang-undang sekitar kepegawaian terkait dengan pengawasan yang
dilakukan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan hal tersebut memakan waktu cukup
lama. Oleh karena pengalaman tersebut Penulis berkeinginan membagi pengalaman
yang tidak mengenakkan tersebut kepada pembaca agar mudah mengunduh
undang-undang tersebut, sebagaimana link di
bawah ini.
Download: peraturan/undang-undang
kepegawaian terkait pengawasan

Jumlah Pengunjung

  • 351,629 pengunjung

Artikel Terkini

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabung dengan 12 pelanggan lain

Top Rating