Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan peraturan dan diantaranya ada beberapa yang terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI, seperti: pedoman penyusunan survei kepuasaan masyarakat,
pedoman peningkatan pelaksanaan efesiensi disiplin kerja, standar audit
pengawasan intern pemerintah, pedoman penilaian kinerja pelayanan publik, pedoman
evaluasi kinerja pelayanan, tata cara pengisian Japati terbuka, standar
pelayanan, pedoman pembangunan agen perubahan instansi, petunjuk teknis
kinerja, dan zona integritas.
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan peraturan dan diantaranya ada beberapa yang terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI, seperti: pedoman penyusunan survei kepuasaan masyarakat,
pedoman peningkatan pelaksanaan efesiensi disiplin kerja, standar audit
pengawasan intern pemerintah, pedoman penilaian kinerja pelayanan publik, pedoman
evaluasi kinerja pelayanan, tata cara pengisian Japati terbuka, standar
pelayanan, pedoman pembangunan agen perubahan instansi, petunjuk teknis
kinerja, dan zona integritas.
Kesemuanya tersebut telah Penulis
gabung menjadi satu link sebagaimana
di bawah ini, semoga bermanfaat.
gabung menjadi satu link sebagaimana
di bawah ini, semoga bermanfaat.
Download: peraturan
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi terkait
pengawasan
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi terkait
pengawasan
Pos - RSS