Archive for the 'peraturan' Category



PERATURAN TERKAIT PELAKSANAAN AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI

Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi yang
dicanangkan pada ulang tahun Mahkamah Agung RI yang ke 73 pada tanggal 19
Agustus 2018  oleh Ketua Mahkamah Agung
RI, secara tidak langsung mendorong aparatur pengadilan untuk selalu
meningkatkan kemampuan pelayanan.
Untuk menjamin pelaksanaan kemampuan pelayanan pengadilan
yang tertib, modern dan akuntabel, penulis berusaha untuk membantu pembaca dalam
pencarian peraturan yang terkait dengan pelaksanaan audit kinerja di lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilakukan secara manual ke pencarian
peraturan yang berbasis teknologi informasi.
Semoga semangat saling berbagi dasar hukum yang terkait
dengan pelaksanaan pelayanan di lingkungan peradilan dapat membantu pelayanan
kepada pencari keadilan secara umum.
Silahkan download link di bawah ini:

DASAR HUKUM PELAKSANAAN AUDIT KINERJA

Pemeriksaan Kinerja adalah penilaian secara independen,
obyektif dan komprehensif atas suatu entitas atau bagian dari suatu entitas
yang dilaksanakan oleh pihak di luar entitas yagn diperiksa berdasarakan audit
kinerja dan bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh tentang tingkat efisensi,
keekonomisan dan efektifitas entitas atau bagian dari enttitas dimaksud, hal
ini dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI.
Penulisan ini dimaksudkan untuk berbagi peraturan terkait
dengan dasar hukum dari pelaksanaan audit kinerja dalam satu folder, semoga
bermanfaat. Terima kasih.

PERATURAN TERKAIT PENGAWASAN

Badan Pengawasan  bertugas
membantu sekertaris mahkamah agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua
lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengawasan
menyelenggarakan fungsi:
1.   
Penyiapan perumusan kebijakan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan
Pengadilan di semua lingkungan Peradilan
2.   
Pelaksanaan Pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua
lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
3.   
Pelaksanaan administrasi Badan
Pengawasan.

Oleh karena salah satu tugas Badan Pengawasan MARI adalah sebagai pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, maka penulisan ini akan membagikan sebagian dari peraturan-peraturan yang terkait dengan pengawasan sebagaimana yang terdapat di link bawah ini:


Peraturan Terkait Pengawasan

Adapun sejumlah peraturan yang terkait dengan pengawasan sebagai berikut:

Foto Peraturan Pengawasan


Jumlah Pengunjung

  • 351,895 pengunjung

Artikel Terkini

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabung dengan 12 pelanggan lain

Top Rating