Archive for the 'pengawasan' Category



PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TERKAIT PENGAWASAN OLEH BAWAS MARI

Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
  telah beberapa kali mengeluarkan peraturan dan diantaranya ada  beberapa yang terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI, seperti: pedoman penyusunan survei kepuasaan masyarakat,
pedoman peningkatan pelaksanaan efesiensi disiplin kerja, standar audit
pengawasan intern pemerintah, pedoman penilaian kinerja pelayanan publik, pedoman
evaluasi kinerja pelayanan, tata cara pengisian Japati terbuka, standar
pelayanan, pedoman pembangunan agen perubahan instansi, petunjuk teknis
kinerja, dan zona integritas.
Kesemuanya tersebut telah Penulis
gabung menjadi satu link sebagaimana
di bawah ini, semoga bermanfaat.

SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI DALAM LINGKUP PENGAWASAN

Ada sejumlah surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam lingkup kepegawaian yang terkait
dengan pengawasan
  yang kesemuanya masih
beberapa tersebar dalam beberapa situs resmi. Oleh sebab itu, penulisan ini
hanya untuk mempermudah pembaca untuk mengumpulkan semua peraturan tersebut
dalam satu
link¸ sebagaimana Penulis
bagikan di bawah ini, semoga bermanfaat.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI SEPUTAR KEPEGAWAIAN YANG TERKAIT DENGAN PENGAWASAN

Pada kesempatan ini Penulis membagi link download kepada pembaca seputar peraturan pemerintah di bidang
kepegawaian yang terkait dengan pengawasan di lingkungan badan peradilan di
bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semoga bermanfaat.

UNDANG-UNDANG SEKITAR KEPEGAWAIAN TERKAIT DENGAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI

Penulis daring beberapa situs web
untuk mencari undang-undang sekitar kepegawaian terkait dengan pengawasan yang
dilakukan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan hal tersebut memakan waktu cukup
lama. Oleh karena pengalaman tersebut Penulis berkeinginan membagi pengalaman
yang tidak mengenakkan tersebut kepada pembaca agar mudah mengunduh
undang-undang tersebut, sebagaimana
link di
bawah ini.

PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Penulisan ini adalah merangkum beberapa peraturan pemerintah
yang terkait pengawasan yang bersinggungan dengan pelaksanaan tugas Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI, seperti izin perkawinan, kenaikan jabatan hakim, kode
etik PNS, tanda jasa kehormatan, dll.

PERATURAN TERKAIT PENGAWASAN

Badan Pengawasan  bertugas
membantu sekertaris mahkamah agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua
lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengawasan
menyelenggarakan fungsi:
1.   
Penyiapan perumusan kebijakan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan
Pengadilan di semua lingkungan Peradilan
2.   
Pelaksanaan Pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua
lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
3.   
Pelaksanaan administrasi Badan
Pengawasan.

Oleh karena salah satu tugas Badan Pengawasan MARI adalah sebagai pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, maka penulisan ini akan membagikan sebagian dari peraturan-peraturan yang terkait dengan pengawasan sebagaimana yang terdapat di link bawah ini:


Peraturan Terkait Pengawasan

Adapun sejumlah peraturan yang terkait dengan pengawasan sebagai berikut:

Foto Peraturan Pengawasan


Jumlah Pengunjung

  • 351,629 pengunjung

Artikel Terkini

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Bergabung dengan 12 pelanggan lain

Top Rating