Tulian ini mungkin agak nyeleneh, jadi pikiran terbuka agak pula diperlukan.
Bagaimanakah menurut pendapat pendengar (khusus bagi pemeluk agama Islam – Muslim) diantara pajak dan zakat ini, manakah yang memberikan pengadilan?
Kita asumsikan penghasilan kita adalah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dipotong dengan Pajak Penghasilan (PPh 15% = Rp150.000,-) dan selanjutnya diasumsikan Rp700.000,- dikonsumsikan yang mana hanyalah Rp500.000,- dikenakan Pajak Penjualan (PPn 10% = Rp50.000), sehingga total pajak yang dibayarkan kepada negara adalah Rp220.000,-, yang mana jika diperbandingkan pajak yang dibayarkan dengan penghasilan yang diterima adalah Rp220.000,-/Rp1.000.000,- = 22%
Jadi antara 22% sampai dengan 25% uang yang tidak dapat digunakan secara langsung untuk menikmati kehidupan ini bagi para pekerja Indonesia.
Bandingkan pula dengan zakat (penghasilan) yang hanya 2,5%, zakat fitrah 2,5 kg beras, dan zakat mal lainnya yang masih terjangkau oleh pemeluk agama Islam.
Penulis yang ketahui, bahwa selama pemerintahan Nabi Rasullah Muhammad saw tidak ada lagi penarikan selain zakat bagi pemeluk Islam tetapi bagi pemeluk di luar Islam ditarik serupa dengan pajak yang besarannya tidak seperti yang penulis uraikan di atas.
Selama pemerintahan tersebut pun telah tercatat oleh sejarah bahwa pada masa pemerintahan khulafaur rasyidin (lupa khalifah siapa) telah tidak ada fakir miskin untuk menerima zakat karena mereka telah sejahtera, sehingga zakat yang dikumpulkan di batiul maal menjadi kesulitan untuk disalurkan.
Pemerintahan demikian telah tercatat dalam sejarah yang dikenal dengan masyarakat madani.
Dibandingkan pula dengan era modern Indonesia, yang penarikan pajaknya lebih dari 20% dari kekayaan warga negaranya, tetapi tingkat kesejahteraan masih menjadi jurang yang lebar antara yang kaya dan yang miskin (masih adanya fakir miskin di negara Indoensia yang katanya sumber daya alamnya melimpah).
Penulis tidak berusaha untuk memprovokasi, tetapi penulis mencoba untuk membuka pemikiran, bahwa dimanakah letak kesalahannya antara zakat yang proporsinya yang tidak memberatkan bagi penghidupan pemeluknya tetapi membawa kesejahteraan kepada penduduknya dengan pajak yang tinggi dan memberatkan tetapi tidak membawa kesejahteraan kepada warga negaranya.
Apakah roda pemerintahan negara ini harus dibayar dengan pajak dari rakyatnya atau memang benar bahwa warga negara Indonesia masih belum merdeka untuk menjadi sejahtera sebagaimana pada pembukaan UUD 1945, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Pos - RSS