Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015: “Ketua
Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan
penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.” Adapun tugas
kehumasan ditangani oleh Panitera Muda Hukum, sebagaimana pada Pasal 55:
“Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan.”
sebagaimana pada KBBI Daring (https://kbbi.kemdikbud.go.id) adalah orang yang
kerjanya memberi keterangan resmi dan sebagainya kepada umum; pembicara yang
mewakili suara kelompok atau lembaga; penyambung lidah.
yang tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran
secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap dapat bersinggungan dengan tugasnya sebagai juru bicara, jika hakim
tersebut ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
Keputusan Bersama Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Yudisial Republik Indonesia Nomor
047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, pada point angka 3.2 ayat (6): “Hakim tidak
boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara
terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,
kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk
dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.” dan
Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial
Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan
Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada Pasal 7 ayat (3) huruf h:
“Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau
pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak
dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam
perkara lain.”
seperti hal yang telah tulis di Hakim
Tidak Boleh Menilai Putusan Pengadilan. Oleh sebab itu, hakim tidak mudah
memberikan informasi yang terkait dengan putusan dalam kapasitas sebagai juru
bicara pengadilan. Kehati-hatian hakim yang bertugas sebagai juru bicara di
pengadilan untuk memberikan penjelasan
tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, khususnya putusan, harus
dibatasi dengan kode etik hakim.
hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan” dengan “Hakim tidak boleh memberi
keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas
suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap” mempunyai
batas yang tipis, sehingga sepatutnya hakim yang bertugas sebagai juru bicara
tidak ikut tergiring dengan pertanyaan atau pernyataan seputar “putusan”
pengadilan. Hakim harus bijak hanya memberikan penjelasan selain “putusan”
pengadilan, selain itu diperbolehkan.
Pos - RSS