“Meskipun UU menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga yang merdeka termasuk dalam hal anggaran, dalam praktiknya hingga kini usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA masih harus melalui proses pembahasan yang alot antara Bappenas dan Kementrian Keuangan, dan ironisnya sering kali hasilnya tidak mendapatkan aplikasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk itulah Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan diskusi mengenai Kemandirian Anggaran Peradilan di hotel Sari Pan Pasific, Jakarta pada Kamis 13 Februari 2014. Kegiatan ini bertujuan untuk mengindentifikasi, mengumpulkan dan mengembangkan visi kemandirian anggaran di antara pimpinan MA dan institusi pemerintah yang terkait, terutama DPR, BPK, Kementrian Keuangan dan Bapennas.” (www.mahkamahagung.go.id)[1]
Dalam hubungan antara lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mengandung prinsip checks and balances, berdasarkan prinsip kekuasaan dibatasi kekuasaan (power limited by power) dan bukan kekuasaan mengawasi kekuasaan lain (power supervises other powers), apalagi kekuasaan dikontrol oleh kekuasaan lain (power controls other powers), hal ini dikutip dari pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tertanggal 13 Februari 2014.[2]
Continue reading ‘KEMANDIRIAN ANGGARAN KEKUASAAN KEHAKIMAN SUATU KEMUTLAKAN’
Pos - RSS